Ternyata Cinta Itu Ada

Terkadang dalam menjalani kehidupan, kita merasa teramat letih menanggung segala beban kehidupan hingga akhirnya terjatuh. Perasaan kita terasa begitu sesak, terhimpit beban yang begitu berat. Kekecewaan demi kekecewaan yang mesti kita terima, dera demi dera yang harus kita tanggung saat setapak demi setapak kita melangkah, mendadak terhimpun menjadi satu, merubuhkan kita yang selama ini telah mampu menguatkan diri untuk dapat menjalani semua itu....
Engkau berusaha meraih.....mengapai.....namun tak ada satu pun tanggan terulur padamu. Engkau berusaha berteriak.....tapi seolah tak satu pun kata mampu keluar....selain hanya sumpah serapah, hujatan, bahkan keluh kesah yang tak pernah ada kesudahan....hingga akhirnya engkau merasa seluruh daya telah tiada lenyap entah kemana.....
Ya Allah....dimanakah Engkau ??? Akhirnya batin kita menjerit....Ya Allah, mana pertolongan yang Engkau janjikan ??? Ya Allah mengapa semua derita ini harus kupikul?? Mengapa Engkau selalu memberiku derita Ya Allah ??? Kapankah aku dapat merasakan kebahagiaan ??? dan akhirnya kita menemukan diri kita menitikan air mata, terisak....
Saat engkau pejamkan matamu dalam keheningan.....kesunyian batin yang menangis....engkau merasa seorang diri.....akhirnya engkau melihat seberkas cahaya terang....begitu terang hingga mampu menyinari kegelapan hatimu....namun cahaya itu begitu terasa sejuk hingga akhirnya engkau pun ingin berlama-lama, bermanja-manja dalam rangkumannya....
Begitulah saat cinta itu menyapamu....cinta yang sama kala ruh kita ditiupkan ke rahim seorang perempuan yang akhirnya kita sapa dengan penuh kasih....”Ibu....” Cinta yang memberikan kedamaian pada hati kita kala resah melanda....kasih yang menenangkan batin kala amarah bergelora....dan engkau pun melihat derita itu dengan tersenyum lebar....kekuatanmu yang telah sirna mendadak kembali lagi....bahkan kekuatan itu melebihi kekuatan yang ada pada dirimu sebelumnya.....
Ya Allah....ternyata cinta itu ada.....cinta yang Engkau karuniakan kepadaku jauh sebelum aku mampu memahami keberadaaaku di dunia ini....engkau pun merasa beban batinmu terangkat....langkahmu terasa begitu ringan melangkah....dan dengan tersenyum penuh kelembutan engkau dapati engkau mengatakan kepada dirimu sendiri, “Semua akan baik-baik saja, karena cinta itu ternyata ada, cinta yang pernah Engkau janjikan, cinta yang telah aku ikrarkan jauh sebelum aku tahu arti kata cinta itu sendiri. Cinta yang esa, cinta yang abadi, cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Ya Allah ijinkan aku untuk selalu menjaga kemurnian cinta itu. Kuatkanlah hatiku selalu Ya Allah, agar aku tidak pernah menghianati cinta itu. Aku berjanji padaMu, Ya Allah, aku akan selalu berpegang teguh pada kekuatan cinta itu dalam mengarungi ganasnya samudra kehidupan ini.”
Percayalah bahwa dengan merasakan pahit dan perihnya semua derita yang harus kita jalani kita dapat merasakan manisnya madu kebahagiaan...Percayalah bahwa cinta yang telah dikaruniakan Allah kepadamu akan selalu mampu menguatkan hatimu untuk menghadapi segala cobaan yang ada.
Cinta yang begitu murni, suci, akan selalu mampu memberikan kekuatan batin kepada kita kala kita merasa lelah dan terjatuh. Kekuatan cinta yang begitu lembut namun mampu meneguhkan jiwa kala asa telah terasa tiada....lalu dimanakah cinta seperti itu akan kita dapati ??? Ternyata cinta itu ada di dalam hati kita sendiri....just listen to your heart....dengarkanlah hati kecilmu yang suci....suaranya begitu lembut hingga terkadang kita tidak mampu mendengarnya di tengah hiruk pikuknya kehidupan....di situlah kekasih sejatimu akan kau temui....kekasih yang tak pernah meninggalkanmu sedetikpun....tak peduli berapa kali pun engkau terus menghianati cintaNya yang begitu agung.....kelembutan dan kesejukan cinta Nya terasa begitu perlahan menyusup ke dalam relung sukmamu....hingga akhirnya engkau pun mampu berdiri kembali dan menapaki jalan yang dulu terasa begitu jauh dan sunyi, sebab di seberang sana engkau melihat kekasihmu tengah menantimu.....percayalah, suatu hari nanti....entah bagaimana dan entah kapan....akhirnya engkau akan mendapati akhirnya engkau dapat bersama dengan cinta sejatimu di akhir kehidupanmu nanti. Ketika saat itu tiba, engkau pun merasa semua derita seolah tiada lagi ada artinya....dan engkau pun seolah melihat Tuhan menyongsongmu dengan dua tangan yang siap memelukmu, wajahnya terlihat begitu lembut dan teduh ....tersenyum lebar dan mengatakan kepadamu, “Selamat datang di surgaku wahai kekasihKu....”
*) untuk sahabat-sahabatku terkasih yang tengah berjuang mengarungi kehidupan ini....janganlah berputus asa mengharap rahmat Allah SWT karena Allah SWT selalu mempunyai rencana terindah untuk kita....

Pengaturan Sektor Pertahanan dan Keamanan (Studi terhadap Pengaturan Sektor Pertahanan dan Keamanan di Bulgaria)

Demokratisasi Hubungan Sipil-Militer

Bulgaria merupakan salah satu negara anggota OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Karena itu pengaturan tentang hubungan sipil-militer pada sektor keamanan di Bulgaria mengikuti aturan main dalam OSCE atau OSCE Code of Conduct.

Pada OSCE Code of Conduct tersebut ditegaskan bahwa negara-negara anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa menganggap bahwa demokratisasi atas militer, pada militer dan kekuatan keamanan internal serta badan intelejen sebagai suatu elemen yang tidak terpisahkan dari stabiitas dan keamanan. Untuk itu mereka akan melanjutkan integrasi dari angkatan bersenjata mereka sebagai ekspresi demokrasi yang paling utama.

Dalam kasus Bulgaria, ada dua tingkatan analisa untuk mengkaji demokratisasi hubungan sipil-militer dalam perspektif sektor keamanan yaitu : pertama, legitimasi dan institusionalisasi atau diakuinya hak-hak sipil ke dalam hukum, peraturan perundangan serta regulasi yang diadopsi di sektor pertahanan dan angkatan bersenjata termasuk didalamnya pengaturan dalam struktur organisasi serta mekanisme kontrol yang ada. Kedua dari segi sosial-budaya yang ditentukan sebagian besar dari budaya politik dari tiga elemen hubungan sipil-milliter yaitu elit politik, profesi militer dan kewarganegaraan.

Dalam beberapa dekade terakhir, sama seperti negara-negara anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa lainnya, Bulgaria telah mengarungi perjalanan demokratisasi hubungan sipil-militer. Beberapa hal yang merupakan bukti telah dilakukannya demokratisasi hubungan sipil-militer di Bulgaria adalah telah dijalankannya de-politisasi militer, telah didirikannya sebuah kementerian pertahanan di pemerintahan dan komisi pertahanan di Parlemen, serta pemberian status sosial baru dari militer yang cukup memadai sesuai dengan spesifikasi tugas mereka serta prinsip-prinsip dalam membangun masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan kajian Todor Tagarev pada Hubungan Sipil-Militer di Bulgaria, model kerja yang baik dari interaksi sipil-militer dalam perencanaan pertahanan dan angkatan seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pertama, perorientasi pada tujuan daripada sekedar kepatuhan hukum, Kerjasama sipil-militer memfokuskan pada aspek keahlian bekerja, dimana partisipasi disejajarkan dengan keahlian dan pengalaman spesifik yang tersedia dari pelaku-pelaku proses perencanaan.

Kedua, Pembagian otoritas pengambilan keputusan menurut keahlian spesifik dan kepentingan serta ketiga, kendali warga sipil yang jelas atas perencanaan dan kebijakan pertahanan termasuk otoritasi dari semua keputusan besar oleh otoritas warga sipil tertentu.

Pembagian Organisasi Keamanan

Mengacu pada pendekatan OSCE yang menunjukkan bahwa sektor keamanan terdiri dari institusi Negara yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dari Negara dan warganya dan bahwa mereka memiliki otoritas untuk memanggil pengunaan kekuatan, seperti juga struktur sipil, yang juga mencakup kekuatan militer dan paramiliter, badan intelejen, kekuatan polisi, penjaga perbatasan dan pantai bahkan badan bea cukai, peradilan, perangkat sistem hukum, dan struktur sipil yang bertanggungjawab pada manajemen dan pengawasan sistem-sistem tersebut.

Konsep dari sektor keamanan OSCE telah dirancang untuk membantu negara-negara dalam transisi untuk mengkonsep dan merancang dengan lebiih baik pertahanan, polisi dan reformasi badan khusus lainya. Berikut pembagian organisasi keamanan di sektor keamanan di Bulgaria :

· Institusi yang berada dibawah Menteri Pertahanan : Angkatan Darat Bulgaria (Nama lain untuk Angkatan Bersenjata Bulgaria) termasuk polisi militer dan kontra intelejen dan badan informasi militer.

· Institusi yang berada dibawah Menteri dalam Negeri : Badan Keamanan Nasional (Kontra Intelejen), badan polisi nasional, badan kepolisian perbatasan nasional (yang bertugas mengkontrol perbatasan darat dan laut), badan nasional untuk pemberantasan kejahatan terorganisasi, dan badan nasional untuk pemadaman api dan keselamatanan darurat.

· Institusi yang berada dibawah Presiden : Badan Intelejen Nasional (dan Intelejen asing) dan badan penjaga nasional (yang bertugas untuk menjaga VIP dan objek warga sipil yang penting).

Pengaturan Pengadilan Militer

Sistem pengadilan yang independen dan tidak berpihak adalah faktor penting dalam konsep negara republik yang menganut pemisahanan kekuasaan. Sistem pengadilan yang dimaksud adalah sistem pengadilan yang dapat beroperasi bebas dari campur tangan dan tekanan dari badan-badan pemerintah yang dapat menjamin peraturan hukum di seluruh bidang kenegaraan adalah hal yang vital bagi pemerintahan negara yang demokratis.

Keberadaaan militer dalam suatu negara pada hakekatnya berfungsi sebagai instrumen politik dan merupaakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang memiliki wewenang khusus untuk menggunakan kekerasan di bawah supremasi kebijakan. Tugas khusus dari militer dan kesatuannya ini membuat militer perlu menjalankan aktivitasnya dalam lingkup konstitusional dan kerangka hukum suatu negara. Prinsip-prinsip peradilan dalam demokrasi yang harus dicapai adalah kemandirian, persamaan dan keadilan harus dapat menjangkau hingga pengadilan militer sebagai bagian dari keseluruhan rancangan sistem peradilan suatu negara. Perlu diperhatikan ula bahwa sistem hierarki organisasi militer yang ketat membuat perbedaan secara teori antara kedisiplinan dan pelanggaran krimibal menjadi tidak dihindarkan.

Konsektuensinya, sifat dasar dari keprajuritan dan tugas militer menjadi subyek militer personal terutama para prajurit menjadi dua bagian sistem peradilan yaitu sebagai warga negara – mereka merupakan subyek dari peraturan huku sipil; dan sebagai prajurit dan petugas pertahanan – mereka sebagai subyek dari sisitem kedisiplinan yang mencakup semua ketidakwajaran dari tugas militer contohnya disersi dari pasukan.

Pada level konseptual, isu pengadilan kriminal militer dapat dilakukan dalam dua cara yaitu menetapkan sistem yang terpisah terhadap pengadilan militer dan keadilan militer dan kedua, pengadilan sipil sebagai pemotongan seluruh institusi sitem pengadilan yang memperpanjang yuridiksi hinga ke lingkup militer. Negara-negara yang merupakan komunitas Euro-Atlantic telah menempatkan sistem peradilan militer mereka dengan sesuai kebutuhan dalam sistem peradilan normal mereka, tetapi dalam kerangka sistem yang berbeda. Sebagai contoh, Austria, Denmark, Jerman, Belanda tidak memiliki pengadilan militer khusus sementara Bulgaria, Belgia, Perancis, Polandia, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat memiliki pengadilan Militer khusus.

Komisi Pertahanan dan Keamanan di Parlemen

Komisi pertahanan dan keamanan merupakan lembaga khusus parlementer yang memberikan nasihat dan membuat rekomendasi kepada pleno berkaitan dengan undang-undang dan keputusan mengenai pertahanan nasional dan keamanan warga negara. Komisi ini memiliki dua jenis. Jenis pertama lebih bersifat ad hoc dan dilengkapi dengan mandat khusus yang terbatas, seperti mandat untuk membahas rancangan undang-undang atau isu khusus. Jenis kedua merupakan komisi permanen yang memberi nasihat dalam bidang kompetensi mereka selama keseluruhan période législatif. Komisi jenis ini memiliki keuntungan kontinuitas yang panjang dan dapat memfasilitasi perkembangan keahlian para anggotanya.

Di Parlemen Kamar Tunggal Bulgaria terdapat dua komisi yang berhubungan dengan sektor pertahanan yaitu Komisi Pertahanan yang berurusan dengan Kementerian Pertahanan, intelijen militer dan angkatan bersenjata, serta Komisi Keamanan Internal dan Ketertiban Publik yang berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri, kepolisian dan gendarmerie, penjaga perbatasan dan intelijen non-militer.

Ada beberapa hal yang membedakan lingkungan kerja komisi ini dengan komisi lainnya yaitu pertama, kompleksitas. Anggota parlemen sebaiknya mempertimbangkan berbagai institusi, seperti Angkatan Bersenjata, kepolisian, gendarmerie dan lembaga lainnya yang bertugasmenjaga ketertiban publik serta beragam isu, contohnya kontrol perbatasan, pembuatan anggaran, usaha memperoleh tambahan anggaran, kontrol senjata, kegiatan intelijen, dan berbagai hal lainnya mengingat pengaturan tentang masalah pertahanan keamanan ini semakin dituntut untuk memiliki dimensi intemasional.

Kedua, kurangnya transparansi. Sektor keamanan secara tradisional memang kurang transparan dibandingkan dengan sektor kegiatan pemerintah lainnya karena adanya kebutuhan untuk melindungi informasi penting yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kuatnya keterlibatan eksekutif. Anggota eksekutif umumnya memiliki peran penting dalam bidang pertahanan dan keamanan bahkan terkadang melangkahi parlemen dan membahas isu-isu hankam langsung dengan eksekutif negara lain.

Komisi-komisi ini dapat memberikan dampak yang berarti terhadap proses parlementer dan pemerintahan. Area kegiatan mereka dapat mencakup: mengembangkan perundang-undangan untuk sektor hankam, memberikan nasihat mengenai anggaran dan mengawasi pengeluaran, meninjau kebijakan pertahanan pemerintah dan strategi keamanan, mengkonsultasikan komitmen dan pakta internasional yang akan diratifikasi Parlemen, memberi nasihat kepada parlemen tentang penggunaan kekuatan dan pengiriman pasukan ke luar negeri, mengawasi usaha-usaha penambahan anggaran.

Peran Komisi Pertahanan dan Keamanan

Peran dari komisi pertahanan dan keamanan dalam pengawasan antara lain komisi ini dapat menggunakan kekuasaan pengawasan secara lúas untuk mengusut isu-isu kebijakan publik utama, penyelewengan administrasi, tuduhan korupsi atau skandal.

Peran komisi pertahanan dan keamanan dalam kasus-kasus tersebut meliputi: mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan publik, memanggil personil militer, pegawai atau pakar sipil untuk menghadiri pertemuan komisi dan untuk bersaksi, mengajukan pertanyaan kepada menteri dan perwakilan eksekutif lainnya, meminta dokumen dari eksekutif, menilai dengan kritis transparansi dan efesiensi pengeluaran publik, meminta lembaga otoritas yang kompeten untuk melakukan audit, meneliti petisi dan pengaduan dari personil militer dan masyarakat sipil mengenai sektor hankam, mengunjungi dan memeriksa berbagai markas militer dan tempat penyedia jasa keamanan, termasuk pasukan yang dikirim keluar negeri

Walaupun umumnya fungsi pengawasan yang dijalankan lebih bersifat reaktif setelah munculnya masalah, fungsi pengawasan yang proaktif juga dibutuhkan. Pengawasan yang bersifat mencegah - yang contohnya terdiri dari adanya jadwal kunjungan teratur dan juga inspeksi mendadak, inspeksi dan audit yang berfungsi untuk membatasi atau untuk menghindari tindakan yang penyalahgunaaan kekuasaan dari pihak institusi pertahanan keamanan.

Agar peran dari komisi pertahanan dan keamanan dapat dilakukan secara efisien maka diperlukan komisi pertahanan dan keamanan yang kuat agar dapat menghasilkan pengaruh parlementer yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjamin komite memainkan perannya dengan baik, ada tiga prasayarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama Otoritas. Agar suatu komisi dapat memiliki otoritas yang diperlukan, hak istimewa yang dimilikinya dalam bidang hankam harus dijabarkan dengan jelas dalam perundang- undangan. Selain itu harus ada undang-undang yang menjamin akses informasi yang dibutuhkan bagi anggota komisi untuk melakukan pekerjaan mereka.

Kedua, kemampuan. Komisi harus dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, contohnya staf, anggaran, informasi dan ahli eksternal. Penunjukkan anggota komisi juga harus dilakukan terhadap anggota parlemen yang memiliki pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang sesuai. Untuk mencapai keadaan ideal ini, para anggota parlemen sebaiknya dilengkapi dengan pelatihan dan instruksi yang diperlukan.

Ketiga sikap. Komisi mengandalkan anggota parlemen yang bersedia meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan siap bekerja untuk kebaikan bersama, tanpa memperdulikan politik partisan. Sikap tersebut dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan pertemuan komite secara tertutup untuk menghindari tekanan media. Selain itu, kepemimpinan ketua komisi dapat menjadi faktor menentukan bagi kinerja komisi.

Anggota komisi dipilih oleh Parlemen. Para kandidat umumnya dinominasikan oleh berbagai kelompok perlementer sehingga partai politik yang ada dalam parlemen dapat terwakili secara proporsional. Idealnya anggota dipilih berdasarkan pengetahuan khusus yang mereka miliki mengenai jenis mandat yang dicakup oleh komisi. Durasi keanggotaan komite cenderung sama dengan durasi tiap periode legislatif dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode legislatif.

Jumlah rata-rata anggota atau ukuran komisi untuk sektor pertahanan keamanan berkisar 25 orang, namun terdapat variasi yang luas dimulai dari komisi yang relatif berukuran kecil seperti di Macedonia (9 anggota) atau Inggris (11 ) sampai komisi yang berukuran besar di Spanyol (40) dan Perancis (72).

Staf komisi bertugas mempersiapkan dan mengatur pertemuan komisi, memelihara hubungan dengan pemerintah dan pejabat, mengumpulkan informasi dan membantu menginterpretasikan informasi dari pemerintah. Jumlah mereka beragam, mulai dari satu orang di beberapa parlemen Eropa Timur hingga 50 orang di Komisi Senat Amerika Serikat.

Mekanisme Anggaran untuk Sektor Pertahanan

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Code of Conduct merekomendasikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk sektor pertahanan tidak boleh menghabiskan sumber daya yang disediakan untuk sektor publik lainnya serta sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Code of Conduct secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa harus mengatur tentang persetujuan legislatif dalam mekanisme pengaturan anggaran untuk sektor pertahanan serta menjamin transparansi serta terbukanya akses masyarakat untuk mengetahui informasi yang terkait dengan sektor pertahanan.

Pada OSCE Code of Conduct pasal 22 ditegaskan bahwa setiap anggota harus menjamin keberadaaan persetujuan legislatif dalam penganggaran untuk sektor pertahanan. Setiap anggota harus menjamin kebutuhan jaminan keamanan nasional, belajar untuk mengendalikan anggaran belanja militer dan menjamin adanya tranparansi dan akses masyarakat pada informasi yang terkait dengan sektor pertahanan.

Pengaturan Wajib Militer

Wajib militer nasional merupakan kewajiban bagi semua warga negara laki-laki di Republik Bulgaria yang telah berumur 18 tahun. Batasan umur wajib militer adalah 30 tahun. Lamanya dinas adalah 9 bulan dan untuk mereka yang memiliki gelar akademik (universitas) kurang dari 6 bulan.

Untuk warga negara Bulgaria yang secara permanen berada di luar negeri tidak dapat dibebaskan dari dinas wajib militer hanya atas dasar tempat tingga; Wajib militer menunjukkan kesiapan warga negara mengambil tanggungjawab perseorangan untuk perlindungan negara.

Pentingnya wajib militer tidak mengubah prinsip bahwa untuk alasan-alasan tertentu seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan wajib militer. Seseorang yang karena alasan tertentu tidak dapat melakukan wajib militer dapat melakukan dinas birokasi sipil atau yang lainnya.

Perubahan bertahap dari wajib militer menuju sebuah dinas militer profesional dalam Angkatan Bersenjata Bulgaria ditentukan oleh kecenderungan global dan oleh pertimbangan keuntungan yang lebih besar dari dinas profesional dika dibandingkan dengan wajib militer. Keterbatasan jangka waktu dari dinas dan ketidakmungkinan untuk melatih wajib militer menggunakan dan menjaga peralatan perang, maupun komitmen Bulgaria untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional membuat wajib militer bukan pilihan yang dapat diandalkan.

Disamping itu isu profesionalisasi dinas wajib militer dalam Angkatan Bersenjata Bulgaria merupakan isu yang semakin menguat sejak diberlakukannya UU Pertahanan dan Keamanan Republik Bulgaria pada tahun 1995. UU Pertahanan dan Keamanan tersebut untuk pertama kalinya mengijinkan perekrutan prajurit-prajurit profesional.

Menjadi Anggota NATO

Pada Maret 2004 Bulgaria resmi menjadi anggota NATO (North Atlantic Treaty Organisation) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sebagai anggota NATO, Bulgaria telah bekerja keras untuk memenuhi sistem standar resmi maupun tidak resmi yang dipersyartakan NATO, antara lain sebagai berikut :

· Strategi Kemanan Nasional dan Strategi Militer Nasional yang terus diperbarui dan harus didiskusikan secara terbuka dan diberlakukan melalui Undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Dokumen-dokumen yang menyangkut permasalahan tersebut harus mencerminkan pandangan bersama oleh pemimpin negara dan warga negara, mereka harus mendefinisikan peran, misi dan startegi dari organisasi sektor kemanan dan menyatakan komitmen mereka untuk menyerdiakan sumber daya pada skala yang strategis;

· Struktur dan staf modern untuk organisasi dan sistem pembuatan keputusan dalam masa damai, krisis dan konflik militer termasuk permasalahan seperti konsultasi NATO dan yang paling penting perpindahan kendali atas kontingen nasional kepada lembaga-lembaga koalisis;

· Penyediaan sumber daya yang terkait dengan tujuan dan prioritas dalam jangka panjang untuk memastikan proses pengembangan stabilitas dan pengelolaan terencana termasuk proses dalan konteks koalisi;

· Program untuk transformasi, reorganisasi dan pengembangan berdasarkan analisa, prediksi dan prioritas strategis yang memperhitungkan prioritas nasional maupun kondisi terkini NATO, dan didukung dengan sumber daya yang cukup lengkap untuk tujuan perencanaan dan pembuatan anggaran operatif dan dikerjakan secara sistematis dan dibawah pengawasan badan parlementer;

· Pasukan, kekuatan,organisasi, staff, komando dan badan strategis yang memiliki staf dan peralatan yang sesuati untuk memenuhi tantangann-tantangan terhadap keamanan dan pertahanan nasional bersama;

· Kerangka aturan yag harus sesuai dengan tingkat demokrasi dan efisiensi erta efektiviras untuk memastikan penyelesaian tugas pada tingkat nasional tau maupun dalam format koalisi tersebut;

· Sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dalam bidang keamanan – baik militer maupun sipil – yang juga termasuk dalam pendidikan dan pelatihan rutin dalam bidang keamanan dan pertahanan maupun program perekrutan dan adaptasi (bagi mereka yang akan masuk maupun keluar).

· Akutanbilitas umum terhadap parlemen dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah keuangan, organisasional, fungsional dan operatif.

· Sistem pengumpulan, pengolahan dan penyediaan informasi yang sesuai dengan lingkungan keamanan dan kebutuhan nasional maupun kolektif-sebuah sistem yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat nasional maupun NATO;

· Kebijakan keamanan dan pertahanan yang tranparan tetapi berdasarkan aturan yang menjamin kendali sipil yang nyata dan pelibatan faktor-faktor lain dalam pembuatan kebiajakan dengan maksud untuk membentuk “komunitas kemanan” baik dalam skala nasional maupun NATO.

Diplomasi Pertahanan Bulgaria

Dalam dokumen perencanaan pertahanan nasional Bulgaria, “diplomasi pertahanan” tidak muncul sebagai tugas yang didefinisikan dengan jelas. Ulasan Pertahanan Strategis (Stategic Defense Review/SDR) 2003/2004 memberikan evaluasi atas tugas dan tanggungjawab militer agar sesuai dengan kenyataan dan kondisi dari keamanan terbaru. SDR tersebut menyimpulkan bahwa perhatian harus lebih diberikan kepada upaya membangun kapasitas untuk menanggapi krisis dan kegiatan pencegahan konflik. Komponen pentingnya adalah diplomasi peertahanan dalam pemahaman modern.

Terlepas dari fakta bahwa Bulgaria masih tidak memiliki konsep diplomasi pertahanan yang koheren dan komprehensif, negara itu memiliki beberapa catatan penting antara lain : Pertama, Menteri Pertahanan Bulgaria ikut menandatangani Perjanjian Multinasional Kekuatan Perdamaian Eropa Tenggara (Multinational Peace Force SouthEastern Erope/MPFSEE) pada tahun 1998 di Skpoje, Albania bersama Republik Macedonia di eks-Yugoslavia, Yunani, Italia, Rumania dan Turki).

Negara-negara yang menandatangani perjanjian kerjasama multinasional tersebut kemudian memprakarsai pembentukan kelompok tugas kelautan Blackseafor yang bertugas untuk mengambil bagian dalam operasi pencarian dan penyelamatan, bantuan kemanusiaan dan pembersihan ranjau laut bersama, dan juga dalam operasi-operasi perlindungan lingkungan laut hitam.

Negara-negara yang menandatangani MPFSEE itu juga memprakarsai proyek jaringan simulasi Eropa Tenggara (The South Eastern Europe Simulation Network/SEESIM) yang dirancang melalui serangkaian latihan dengan simulasi untuk berfungsi sebagai dasar bagi penyatuan beberapa inisiatif dalam kerangka kerja South-Eastern Europe Defense Ministerial/SEDM . Sementara proyek Hubungan melalui Satelit antar Rumah Sakit Militer atau Satellite Interconnection of Military Hospitals yang menghubungkan Rumah Sakit Militer di Eropa tenggara dengan tujuan untuk mempraktekkan tele-medicine dan pertukaran informasi medis serta bebrapa program kerjasama lainnya.

Bulgaria juga ikut serta dalam kerjasama pengendalian senjata, non-proliferasi dan pembangunan rasa saling percaya dan keamanan dengan menjadi salah satu negara dari ke-66 negara Conference of Disarmament di Jenewa. Konfrensi tersebut merupakan satu-satunya dorum negosiasi pelucutan senjata multilateral.

Selain itu selama dekade terakhir Bulgaria merupakan salah satu dari penerima utama bantuan internasional untuk pendidikan dan pelatihan prajurit yang disediakan oleh negara-negara barat. Pada saat ini ada peluang bagi anggota militer dari negara lain untuk menerima pendidikan Akademi Militer Bulgaria yang disediakan atas dasar kerjasama dalam bentuk pertukaran.

Referensi :

• Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan. Plamen Pantev, Valere Ratchev, Todor Tagarevm Viara Zaprianova, ProCon, Ltd, Sofia, Bulgaria, Januari 2005
• Control, Cooperation, Expertise : Civilians and the Military in Bulgarian Defence Planning Experience Research Report 14, Sofia : Institute for Security and International Studies, April 2003
• The Code and International Law dalam Geeert de Nooy (ed.), Cooperative Security the OSCE and its Code of Conduct. Peter Koojimans. Kluwer Law International,The Hague. 1996.
• Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanism and Practices, 2003, on www.dcaf.ch/oversight